Menyikapi Kenaikan BBM
KENAIKAN harga bahan bakar minyak (BBM) pada April mendatang sudah menimbulkan keresahan masyarakat. Padahal, belum lagi kebijakan itu diterapkan, namun stok BBM di sejumlah SPBU di daerah-daerah sudah mulai langka. Penimbunan pun mulai marak terjadi, demikian pula pembelian dengan jerigen yang sebenarnya merugikan pengendara biasa.
Bukan hanya bagi masyarakat sebagai konsumen biasa. Tapi perusahaan juga mulai mengalami imbasnya. Sebab, kenaikan terjadi pada BBM nonsubsidi. Jika opsi kenaikan harga dirasa tidak mampu untuk mempertahankan laba perusahaan atau pengusaha khawatir pada penurunan penjualan secara signifikan akibat kenaikan harga, maka memilih untuk melakukan rasionalisasi melalui penghematan biaya.Juga penghematan yang paling mungkin dan paling cepat dilakukan adalah menurunkan biaya iklan. Jika opsi ini dilakukan, berdampak pada menurunnya volume iklan pada tempat-tempat publik serta media masa. Sehingga, akan menurunkan pendapatan pemerintah dari sektor pajak reklame. Selain itu, juga berdampak menurunnya pendapatan media masa dari sektor iklan.
Akibatnya, pemerintah khususnya daerah akan melakukan penyesuaian program pembangunan. Dan, media masa turut pula melakukan rasionalisasi perusahaan. Jika opsi penghematan biaya iklan ini dirasa kurang efektif, bentuk penyesuaian lainnya yang paling mungkin dilakukan adalah pengurangan tenaga kerja. Jika ini terjadi, terjadi peningkatan angka pengangguran yang akan menimbulkan kerawanan sosial di masyarakat.
Apa pun opsi yang akan dipilih industri, semuanya berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Agar hal ini tidak terjadi atau dampak yang ditimbulkan tidak terlalu besar, pemerintah diupayakan untuk dapat menstimulasi perekonomian melalui pembangunan infrastruktur.
Masalahnya, pemerintah khususnya daerah mengalami penurunan pendapatan dari sektor pajak iklan. Oleh karena itu, pemerintah pusat harus mendistribusikan dana hasil penghematan subsidi BBM kepada daerah-daerah atau sektor-sektor pembangunan lainnya. Distribusi ini diharapkan mampu menjadi dana pengganti dan mendorong pemerintah untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur.
